Berita Tasikmalaya, tasik.id — Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai menyiapkan regulasi khusus untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual (P4S). Termasuk persoalan yang berkaitan dengan LGBTQ.
Rencana tersebut mencuat setelah adanya desakan dari DPRD Kota Tasikmalaya dan sejumlah elemen masyarakat. Agar pemerintah memiliki landasan kebijakan yang lebih jelas dalam melakukan edukasi, pencegahan, perlindungan keluarga, hingga pembinaan.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Chandra mengatakan, pihaknya telah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya untuk segera mengkoordinasikan perangkat daerah. Terkait guna membahas format Peraturan Wali Kota (Perwalkot) tersebut.
“Saya sudah sampaikan ke Pak Sekda, supaya segera kumpulkan Bagian Hukum, Dinsos, Dinkes dan stakeholder lain. Guna mencari format yang tepat tentang Perwalkot tersebut,” ujar Diky Chandra saat ditemui di Warung Nasi Alun-Alun, Sabtu (8/8/2026).
Menurutnya, Perwalkot tersebut diharapkan tidak hanya menjadi aturan administratif, tetapi juga menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam memperkuat edukasi, pencegahan, konseling serta perlindungan keluarga.
Diky menuturkan, pendekatan yang dilakukan nantinya diharapkan mengedepankan langkah persuasif dan pembinaan. Ia menyebut, ruang konsultasi dan rehabilitasi juga perlu disiapkan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
“Termasuk dari tokoh agama yang membuka ruang pembinaan akhlak atau pendalaman agama masing-masing,” katanya.
Diky menegaskan, persoalan tersebut harus ditangani secara hati-hati. Ia tidak menginginkan adanya tindakan sweeping yang justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dan mencoreng citra Kota Tasikmalaya.
Comment