Berita Tasikmalaya, tasik.id – Predikat Kota Santri harus tercermin dalam kebijakan publik yang adil, pelayanan masyarakat yang berkualitas, serta pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga. Hal tersebut menjadi sorotan Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Tasikmalaya dalam momentum peringatan Hari Santri Nasional 2026.
Melalui kegiatan istigasah dan diskusi publik bertajuk “Refleksi Hari Santri: Menakar Arah Pembangunan Kota Santri”. GP Ansor mendorong evaluasi kritis terhadap arah pembangunan daerah sekaligus implementasi nilai-nilai kesantrian dalam kehidupan masyarakat.
Ketua PC GP Ansor Kota Tasikmalaya, Bubung Nizar, mengatakan predikat Kota Santri tidak cukup hanya menjadi identitas atau slogan yang digaungkan setiap tahun. Menurutnya, nilai-nilai kesantrian harus diwujudkan dalam kebijakan dan program pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai Kota Santri hanya menjadi identitas dan slogan yang terus digaungkan setiap tahun. Tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak tercermin dalam arah pembangunan. Semangat kesantrian harus hadir dalam kebijakan yang adil, keberpihakan kepada masyarakat, dan pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat,” kata Bubung, Jumat malam (23/10/2026).
GP Ansor Dorong Evaluasi Pembangunan Kota Tasikmalaya
Bubung menilai, peringatan Hari Santri tidak semestinya berhenti pada seremoni dan kegiatan simbolis. Momentum tersebut perlu menjadi ruang refleksi untuk menilai sejauh mana nilai pengabdian, kemandirian, kepedulian sosial. Dan keadilan telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan kota tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik. Serta keterlibatan warga dalam proses pengambilan kebijakan juga harus menjadi indikator penting.
“Kalau kita berbicara tentang Kota Santri, pertanyaannya sederhana. Apakah masyarakat sudah merasakan keadilan, kesejahteraan, dan pelayanan yang baik? Identitas religius harus punya konsekuensi dalam kebijakan. Jangan sampai nilai-nilai yang kita banggakan justru berhenti pada simbol dan narasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya membuka ruang dialog yang sehat antara pemerintah, organisasi kepemudaan, pesantren, akademisi, dan masyarakat sipil.
Bagi GP Ansor, kritik terhadap pembangunan merupakan bagian dari kepedulian masyarakat terhadap masa depan daerah. Karena itu, kritik tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Melainkan sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan agar semakin sesuai dengan kebutuhan warga.
Istigasah dan Diskusi Jadi Ruang Partisipasi Masyarakat
Melalui diskusi publik tersebut, GP Ansor Kota Tasikmalaya ingin menghadirkan ruang pertukaran gagasan sekaligus mendorong masyarakat agar lebih aktif mengawal kebijakan pembangunan.
Comment