Perhatian Semu Untuk Disabilitas di Kota Tasikmalaya
Kegiatan Belajar di SLB ABC Jl Cieunteung, Kel Argasari Kec Cihideung
Berita Tasikmalaya, tasik.id– Penanganan disabilitas di Kota Tasikmalaya rasanya kurang diperhatikan maksimal dari Pemerintah Kota Tasikmalaya, seolah-olah pemerintah bergantung dari pusat dan dunia usaha apalagi urusan database pun semu.
Seperti yang disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Wawan Gunawan mengatakan perihal pelayanan kepada warga Disabilitas secara bertahap pihaknya memberikan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan yang bisa mengakomodir.
Selain itu, Dinas Sosial juga mengkondisikan ke Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Kemensos diantaranya ada beberapa orang yang diminta untuk dibina dan dilatih.
“Seperti contoh Arsida disabilitas yang berprestasi. Kita mengarahkan untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan dengan talent nya.” Kata Plt Kadinsos seusai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Tasikmalaya, selasa(3/9/2024).
Kendati demikian, melalui Tasik Bageur yang dilakukan setiap hari rabu. Yang sasarannya warga disabilitas kita inventarisir bakatnya seperti apa.
“Kemudian kita komunikasi dengan pihak STPL kemensos, baik sifatnya pengembangan kompetensinya termasuk kebutuhan dasarnya apa sandang pangannya.” Bebernya
Ketika ditanya ketidahadirannya dalam kegiatan PD Aisiyah Kota Tasikmalaya PLT Dinsos mengatakan ada kegiatan Rakornas Stunting.
Baca Juga : PD Aisyiyah Kota Tasikmalaya Sampaikan Difabel Mempunyai Hak yang Sama di Dunia Kerja
“Dan kita sudah diskusi ke Sekdis dan kabid. Sudah diperintahkan tolong untuk menghadiri dan mewakilinya serta memberikan support yang bisa disampaikan saat acara.” Terangnya.
Terkait database untuk warga disabilitas dirinya enggan berkomentar lebih banyak.
” Angka pastinya kita lihat didata saya tidak mau berspekulasi harus pasti berapa orang yang sudah kita arahkan dalam pelatihan.” Jelasnya.
Sementara itu, Harniwan Obech, pegiat sosial dari Paguyuban Pegiat Disabilitas Tasikmalaya (Papeditas), menyampaikan bahwa penanganan disabilitas di Kota Tasikmalaya harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Menurutnya, basis data yang akurat sangat penting untuk merancang program yang efektif dan tepat sasaran.
“Jika data disabilitas saja tidak dimiliki oleh dinas terkait, maka apa yang akan direncanakan? Program-program yang dijalankan pasti tidak akan maksimal. Padahal database adalah hal yang sangat mendasar,” tegas Harniwan.
Lebih lanjut, Harniwan juga mengungkapkan bahwa Dinas Sosial sebenarnya memiliki jejaring mitra kerja seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Karang Taruna sampai ke tingkat Kelurahan bahkan tingkat RT/RW.
Namun, ia mengkritisi kurangnya pemanfaatan jaringan ini oleh Dinas Sosial, mengingat beberapa PSM di wilayah kerjanya masih belum mengetahui jumlah penyandang disabilitas di daerah mereka.
“Contohnya, di salah satu kelurahan masih ada difabel yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ini sangat miris, padahal Kota Tasikmalaya sudah menerapkan Universal Health Coverage (UHC),” ungkap Harniwan.
Selain kritik terkait data dan koordinasi, Harniwan juga menekankan pentingnya peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam membangun kepercayaan diri dan kemandirian penyandang disabilitas.
“Keberadaan difabel saat ini perlu kita sikapi dengan hati yang bijak. Membangun sikap mental mereka agar bisa memiliki kepercayaan diri dan kemandirian minimal untuk dirinya sendiri itu tidak mudah. Diperlukan peran dari keluarga, masyarakat, dan tentunya pemerintah,” jelasnya.
Diperlukan banyak masukan dari berbagai pihak, pelayanan terhadap penyandang disabilitas di Kota Tasikmalaya sehingga diharapkan dapat lebih maksimal. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas menjadi kunci dalam memberikan pelayanan yang komprehensif, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil yang terukur.
Namun, tanpa data yang akurat dan koordinasi yang kuat, berbagai program yang dirancang mungkin tidak akan berjalan dengan optimal. Pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya Dinas Sosial, perlu segera mengambil langkah nyata dalam mengiventarisir jumlah difabel dengan melakukan evaluasi menyeluruh dan peningkatan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
“Dengan pendekatan yang lebih strategis dan berbasis data, diharapkan Kota Tasikmalaya dapat menjadi kota yang inklusif bagi semua warganya. Termasuk penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus dalam berbagai aspek kehidupan.” pungkas Obech.(iqbal)
