Meski demikian, IJTI Tasikmalaya tetap menyayangkan pilihan kata yang digunakan karena dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap profesi jurnalis.
“Kami menyayangkan diksi yang dipilih untuk melabelkan profesi kami. Kenapa tidak menggunakan pilihan kata lain agar tidak melukai insan pers dan tidak menimbulkan opini liar di tengah masyarakat,” ujarnya.
IJTI Dorong Jurnalisme Positif dan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik
Hendra menegaskan, IJTI selama ini terus mengampanyekan jurnalisme positif, yakni praktik jurnalistik yang menghadirkan optimisme tanpa mengabaikan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Jurnalisme positif yang IJTI gaungkan bertujuan menghadirkan optimisme di tengah masyarakat, bukan sebaliknya. Sebutan ‘londo ireng’ untuk jurnalis, apalagi keluar dari seorang presiden, kami anggap kurang tepat,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan media merupakan bagian dari fungsi pers dalam sistem demokrasi. Karena itu, pemerintah diharapkan tidak memandang kritik sebagai ancaman.
“Pemerintah jangan anti kritik. Pemerintah harus menjawab kritik dengan kinerja dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.
Comment