Oleh: Rahmat Syah
Pembangunan infrastruktur tidak hanya berbicara tentang beton, baja, jalan, bendungan, atau jaringan irigasi. Di balik setiap proyek, terdapat proses komunikasi yang menentukan apakah pembangunan akan diterima sebagai solusi atau justru dipersepsikan sebagai masalah. Dalam konteks inilah peran humas menjadi sangat strategis.
Sayangnya, masih ada anggapan bahwa tugas humas sebatas menyampaikan informasi resmi melalui siaran pers atau menjawab pertanyaan media. Padahal, tantangan komunikasi publik saat ini jauh lebih kompleks. Informasi menyebar dalam hitungan detik, opini terbentuk sebelum fakta lengkap tersedia, dan media sosial sering kali lebih cepat daripada proses klarifikasi.
Di tengah situasi tersebut, humas pembangunan infrastruktur dituntut memiliki dua karakter yang tampaknya bertolak belakang, tetapi sesungguhnya saling melengkapi: normatif dan adaptif.
Normatif berarti menjadikan aturan sebagai pijakan utama. Humas pemerintah tidak boleh menyampaikan informasi berdasarkan asumsi, kepentingan pribadi, atau tekanan opini publik. Setiap pernyataan harus berpijak pada data, regulasi, hasil koordinasi teknis, dan kebijakan institusi. Integritas adalah modal utama yang tidak dapat ditukar dengan popularitas.
Namun, kepatuhan terhadap aturan bukan berarti komunikasi harus kaku. Masyarakat tidak selalu memahami bahasa birokrasi. Mereka membutuhkan penjelasan yang sederhana, mudah dipahami, dan dekat dengan realitas sehari-hari. Di sinilah kemampuan beradaptasi menjadi sangat penting.
Adaptif bukan berarti mengubah fakta agar terlihat menarik. Adaptif adalah kemampuan menerjemahkan bahasa teknis menjadi bahasa publik, memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan informasi, memanfaatkan berbagai platform komunikasi, serta memahami karakter audiens yang beragam.
Comment