Ia menambahkan, ke depan penanganan ATS oleh RPM akan disalurkan melalui skema beasiswa pendidikan, penyediaan akses Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK). Serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Jabar Miliki ATS Tertinggi
“Ketiga instrumen ini kami rancang agar saling melengkapi: beasiswa menjawab hambatan ekonomi. PKBM dan kesetaraan paket menjawab anak yang sudah lama putus sekolah maupun terkendala usia dan dokumen.
Sementara LPK menjawab kebutuhan anak yang lebih memilih jalur vokasi agar tetap punya masa depan yang produktif. Dengan begitu, program ini betul-betul menyentuh akar masalah, bukan sekadar menyentuh angka statistik,” ujarnya.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, Cecep Fikri, menyampaikan bahwa pembentukan RPM merupakan amanat langsung dari PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat. Sekaligus bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) Pemuda Muhammadiyah dan PSN Pemuda Muhammadiyah Pusat.
“Ini harus kita sambut baik, sejalan dengan hasil rapat koordinasi (rakor) ATS pekan lalu di Cimahi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan angka ATS tertinggi. Dengan total estimasi 619.362 anak dan lebih dari separuhnya (348.688 anak) masih belum terverifikasi. Kota Tasikmalaya tidak bisa tinggal diam terhadap kondisi ini,” kata Cecep.
Sementara itu, Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kota Tasikmalaya, Athur Mubarok, menyatakan bahwa kehadiran RPM sangat sejalan dengan program besar IPM, yaitu Pelajar Inklusif. “Semangat Pelajar Inklusif adalah memastikan segala aspek persoalan yang dihadapi pelajar — baik hambatan ekonomi, akses, administrasi, sosial. Maupun psikososial — benar-benar terakomodasi tanpa ada anak yang tertinggal. Kolaborasi IPM dengan Relawan Pendidikan Muhammadiyah menjadi ikhtiar bersama. Agar tidak ada lagi anak Tasikmalaya yang kehilangan hak atas pendidikannya,” ujar Athur.
Pembentukan RPM ini menjadi langkah awal dari rangkaian program yang lebih besar, mulai dari pendataan partisipatif dan pemetaan komunitas di tingkat kelurahan, penyusunan basis data ATS yang akurat. Hingga advokasi kebijakan kepada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk mendorong skema beasiswa afirmasi dan penguatan PKBM/Kejar Paket.
Langkah ini sejalan dengan arah Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 yang menekankan pencegahan, penanganan. Serta tata kelola dan koordinasi lintas sektor dan lintas lembaga dalam mengentaskan persoalan Anak Tidak Sekolah.
Comment