Bantuan sosial pada dasarnya ditujukan untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Karena itu, apabila terdapat penerima yang terindikasi memiliki aktivitas judi online, pemerintah perlu melakukan verifikasi secara transparan dan akurat.
Jangan sampai orang yang benar-benar membutuhkan kehilangan bantuan hanya karena kesalahan data. Sebaliknya, jangan pula data yang sudah terbukti tidak sesuai dibiarkan tanpa evaluasi.
Pendekatan yang diperlukan bukan hanya menghentikan aliran uang ke judi online, tetapi juga mengembalikan uang masyarakat ke aktivitas ekonomi yang lebih produktif.
Edukasi keuangan, penguatan UMKM, pemberdayaan ekonomi keluarga, penciptaan lapangan kerja, serta pengawasan transaksi digital harus berjalan beriringan.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa kemenangan sesaat dalam judi online tidak sebanding dengan risiko kehilangan pendapatan keluarga. Uang yang masuk ke judol bisa habis dalam hitungan menit, sementara untuk mendapatkannya kembali, seseorang mungkin harus bekerja berhari-hari.
Pada akhirnya, melawan judi online bukan hanya tentang menyelamatkan seseorang dari kecanduan. Ini juga tentang menyelamatkan uang keluarga agar tetap berputar di sektor produktif, menjaga daya beli masyarakat, dan memperkuat ekonomi lokal.
Jika uang masyarakat berputar di warung, pasar, UMKM, pertanian, jasa, dan usaha produktif lainnya, manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Tetapi jika uang tersebut terus mengalir ke judi online, yang berputar bukan kesejahteraan, melainkan kerugian.
Karena itu, pemberantasan judol harus menjadi gerakan bersama: pemerintah memperkuat pengawasan dan perlindungan sosial, masyarakat meningkatkan literasi keuangan, dan setiap keluarga menjaga agar pendapatannya digunakan untuk kebutuhan serta masa depan yang lebih baik.
Sebab, menyelamatkan satu rupiah dari judi online bukan hanya menyelamatkan satu keluarga. Dalam skala besar, itu juga berarti menjaga agar roda ekonomi masyarakat tetap berputar.
Comment