Rojab menilai, pengentasan ATS tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar program-program pemerintah dapat tepat sasaran.
“Pengentasan ATS harus dilakukan secara kolaboratif, baik melalui program maupun kegiatan yang ada di setiap perangkat daerah. Dengan verifikasi dan validasi yang akurat, intervensi bisa dilakukan sesuai kebutuhan sehingga jumlah ATS dapat terus ditekan,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri menargetkan penurunan angka ATS sebesar 20 persen. Kota Tasikmalaya juga menargetkan capaian serupa, bahkan optimistis dapat melampauinya apabila seluruh pihak mampu bekerja secara maksimal.
Wali Kota: Semua Harus Menjadi Superteam
Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan yang mengikuti rapat melalui sambungan Zoom menegaskan pentingnya verifikasi dan validasi data hingga ke tingkat bawah.
Menurut Viman, Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama seluruh pemangku kepentingan akan melakukan berbagai intervensi agar anak-anak yang putus sekolah dapat kembali memperoleh akses pendidikan.
“Kita akan melakukan verifikasi dan validasi hingga ke tingkat bawah terkait Anak Tidak Sekolah. Pemerintah Kota bersama seluruh stakeholder akan melakukan intervensi sesuai kebutuhan,” ujar Viman.
Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan ATS membutuhkan kerja sama seluruh pihak.
“Semua harus menjadi superteam, bukan superman. Saya yakin seluruh stakeholder bisa bekerja bersama. Kita harus memiliki tim yang kuat agar persoalan Anak Tidak Sekolah di Kota Tasikmalaya dapat diselesaikan secara bertahap,” pungkasnya.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektoral, Pemerintah Kota Tasikmalaya berharap target penurunan angka Anak Tidak Sekolah dapat tercapai. Sekaligus membuka kembali akses pendidikan bagi ribuan anak yang selama ini belum tersentuh layanan pendidikan formal.(iqbal)
Comment