Berita Tasikmalaya, tasik.id – Kabar mengenai RSUD Dewi Sartika yang akhirnya mengantongi izin operasional dan akreditasi untuk melayani pasien BPJS sekilas terdengar seperti angin segar bagi warga Tasikmalaya. Namun, bagi kalangan yang mengamati secara kritis, kabar tersebut dinilai belum sepenuhnya menggembirakan.
Ketua Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, S.IP, menilai keberhasilan administratif tersebut justru menyimpan persoalan serius terkait kesiapan operasional rumah sakit.
Rumah Sakit Tanpa “Nafas” Operasional
Menurut Myftah, kondisi RSUD Dewi Sartika saat ini dinilai belum memiliki dukungan anggaran operasional yang memadai dari Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Kesehatan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dihimpun, rumah sakit tersebut diprediksi hanya mampu bertahan sekitar tiga bulan jika tidak segera mendapat suntikan anggaran operasional.
“Ini menjadi ironi. Untuk apa izin operasional dan akreditasi dikejar jika keberlangsungan layanan tidak dipersiapkan dengan matang,” ujarnya.
Skala Prioritas Dinilai Tidak Tepat
GMNU juga menyoroti kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat. Di tengah kebutuhan operasional rumah sakit, anggaran besar justru dialokasikan untuk pemeliharaan dan perawatan gedung Puskesmas di Kota Tasikmalaya.
Menurutnya, hal ini mencerminkan persoalan dalam penentuan skala prioritas serta menjadi indikator lemahnya implementasi manajemen talenta dalam penempatan pejabat strategis.
Comment