Berita Tasikmalaya, tasik.id – Pemerintah Kota Tasikmalaya memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy terkait pengelolaan sumber daya air, pembangunan infrastruktur irigasi, hingga penanganan banjir dan kekeringan.
Hal itu mengemuka saat Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menerima kunjungan jajaran BBWS Citanduy di ruang kerja Wali Kota Tasikmalaya, Rabu (26/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyatukan program pemerintah pusat dan daerah. Agar pembangunan infrastruktur sumber daya air di Kota Tasikmalaya lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Viman mengatakan, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat diperlukan. Terutama dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus mewujudkan Asta Cita Presiden, salah satunya melalui program swasembada pangan.
“Dengan adanya diskusi ini, kami berharap sinergitas antara daerah dan pusat dalam membangun Kota Tasikmalaya semakin kuat, termasuk dalam mendukung swasembada pangan,” ujar Viman.
Ia juga mendorong agar koordinasi antarlembaga dilakukan secara rutin. Menurutnya, komunikasi yang intensif akan membuat setiap program dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah dapat diketahui dan diselaraskan sejak tahap perencanaan.
Pengajuan Inpres 02 Masih Minim
Humas BBWS Citanduy Rahmat Syah menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, terkait program kerja BBWS yang berada di wilayah administratif Kota Tasikmalaya.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah optimalisasi program Inpres 02. BBWS mendorong Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk segera melakukan pengecekan kebutuhan pembangunan dan mengajukan program prioritas.
Pasalnya, hingga 24 Agustus 2026, pengajuan dari wilayah Kota Tasikmalaya masih relatif minim, yakni baru dua pengajuan.
Kepala DKPPP Kota Tasikmalaya Ely Suminar menyampaikan, dua usulan tersebut yakni rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Bengkok yang dinilai sangat prioritas serta usulan jaringan tersier DI Citanduy.
Namun, Ely menjelaskan bahwa Dinas Pertanian sebelumnya telah mengajukan sejumlah kebutuhan program Inpres 02 kepada Kementerian Pertanian maupun PU daerah untuk dimasukkan ke dalam SIPURI.
Dari total 21 usulan irigasi tersier, sebanyak tujuh titik telah terinput dalam SIPURI. Selain itu terdapat satu usulan rehabilitasi DI dan satu usulan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT).
“Kami berharap ada dukungan dari BBWS, termasuk konsultan khusus dan PU daerah terkait data teknis yang menjadi kelengkapan administrasi,” kata Ely.
Wali Kota Minta Usulan Irigasi Diprioritaskan
Viman meminta agar usulan rehabilitasi DI Bengkok menjadi salah satu prioritas dalam program Inpres 02. Ia juga meminta agar usulan lainnya segera dilengkapi dan ditambah, termasuk JIAT untuk wilayah hilir DI Cikunten serta wilayah yang membutuhkan pasokan air di luar jaringan irigasi.
Selain pembangunan dan rehabilitasi irigasi, persoalan distribusi air juga menjadi perhatian. Khusus DI Cikunten II, pengelolaan air melibatkan wilayah Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah hulu dan Kota Tasikmalaya sebagai wilayah hilir.
Kepala UPI Cikunten menjelaskan, pihaknya selama ini terus melakukan mediasi terkait pengelolaan dan distribusi air di DI Cikunten II.
Menurutnya, diperlukan pola distribusi air yang disepakati bersama dan disahkan melalui mekanisme terkait di tingkat Provinsi Jawa Barat, baik RTTG maupun RTTD.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah keberadaan titik oncoran atau sadap liar. Saat ini tercatat terdapat sekitar 333 titik pada wilayah DI Cikunten yang dinilai menjadi salah satu faktor kehilangan air untuk kebutuhan pertanian.
Selain itu, persoalan bangunan liar dan sampah juga turut memengaruhi kondisi jaringan irigasi.
Kepala Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Hendra Budiman menekankan pentingnya rapat koordinasi lintas instansi sebelum perencanaan dan pengajuan anggaran dilakukan.
Comment