“Kalau forum tersebut kemudian dipaksakan menjadi Mukota V dan digunakan untuk memilih ketua, maka menurut kami produk pemilihannya patut dipertanyakan secara hukum maupun administrasi,” katanya.
Persoalkan Komposisi SC dan OC
Selain status forum, Angga juga menyoroti pembentukan Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) dalam proses Mukota Kadin Kota Tasikmalaya.
Ia menyebut terdapat persoalan dalam komposisi kepanitiaan karena sejumlah pihak yang ditunjuk disebut bukan berasal dari jajaran kepengurusan Kadin Kota Tasikmalaya.
Menurut Angga, ketentuan organisasi mengatur bahwa unsur SC dan OC dalam kepanitiaan Mukota harus berasal dari jajaran kepengurusan Kadin Kota Tasikmalaya.
“Yang menjadi Ketua OC malah Ketua HIPMI Tasikmalaya. Ini dapurnya Kadin, tetapi kenapa organisasi lain yang mengatur?” ujarnya.
Angga menilai persoalan tersebut bukan sekadar masalah teknis kepanitiaan, tetapi berkaitan dengan legitimasi proses Mukota serta keputusan yang dihasilkan.
Menurutnya, apabila forum yang sejak awal diagendakan sebagai silaturahmi kemudian diarahkan menjadi forum yang mengambil keputusan layaknya Mukota, maka terdapat sejumlah ketentuan organisasi yang dinilai berpotensi terabaikan.
“Ini sudah keterlaluan. Terlalu ugal-ugalan dan terlalu banyak aturan yang ditabrak,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, Angga menegaskan pihaknya mempertanyakan keabsahan proses penetapan Muhammad Abdul Karim sebagai Ketua Kadin Kota Tasikmalaya.
Pihaknya meminta seluruh proses pemilihan Ketua Kadin Kota Tasikmalaya dikembalikan pada mekanisme organisasi serta ketentuan yang berlaku.
Keberatan tersebut, kata dia, menjadi bagian dari upaya untuk memastikan proses Mukota Kadin Kota Tasikmalaya berjalan sesuai aturan dan memiliki legitimasi yang jelas.(iqbal)
Comment