Berita Tasikmalaya, tasik.id – Di tengah dinamika politik nasional yang terus berkembang, Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kondusivitas. Aspirasi publik dinilai tetap penting dalam demokrasi, namun penyampaiannya harus dilakukan secara tertib dan sesuai jalur konstitusional.
Seruan tersebut disampaikan Aliansi Anak Bangsa dalam konferensi pers di Hotel Dewi Asri Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (24/8/2026).
Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari DPP Gerakan Ajengan Muda (GAM), GEMP4R (Gerakan Pendukung Presiden Prabowo), serta APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia), menegaskan pentingnya kedewasaan seluruh elemen masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan nasional.
Ketua Umum Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya, Farhan Abdul Azis, mengatakan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak masyarakat yang dilindungi undang-undang.
Namun, menurutnya, kebebasan tersebut juga harus disertai tanggung jawab agar tidak berkembang menjadi provokasi yang dapat mengganggu stabilitas dan memecah persatuan masyarakat.
“Kami hadir bukan untuk membungkam kritik atau menutup ruang aspirasi. Demokrasi memang membutuhkan kritik dan pengawasan. Namun, aspirasi jangan sampai ditunggangi provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat,” ujar Farhan.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kondusivitas Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kehidupan nasional. Menurut Farhan, kondisi di Ibu Kota dapat memberikan dampak terhadap stabilitas sosial dan politik di berbagai daerah.
Karena itu, Aliansi Anak Bangsa mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog, audiensi, dan musyawarah bersama lembaga legislatif maupun pemerintah.
“Jangan sampai perbedaan pandangan justru berujung pada benturan antarmasyarakat. Ruang dialog harus terus dibuka agar setiap persoalan bisa diselesaikan secara bijaksana,” katanya.
GAM Tekankan Etika dalam Demokrasi
Ketua DPP Gerakan Ajengan Muda (GAM), Hadis Munawir, turut menyerukan pentingnya menjaga etika dalam kehidupan berdemokrasi.
Ia menekankan bahwa menghormati pemerintah yang sah atau ulil amri bukan berarti masyarakat harus bersikap apatis terhadap kebijakan pemerintah.
Comment