Berita Tasikmalaya, tasik.id – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyiapkan strategi penanganan krisis air bersih dan ancaman kekeringan secara berjenjang. Upaya tersebut dimulai dari pemenuhan kebutuhan air bersih darurat, pembangunan sumur bor berkapasitas besar. Hingga gerakan reboisasi sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air.
Strategi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kekeringan yang digelar di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (7/8/2026).
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, menegaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kekeringan dapat terpenuhi melalui distribusi bantuan darurat.
Menurutnya, seluruh penyaluran bantuan air bersih berada di bawah koordinasi BPBD Kabupaten Tasikmalaya dengan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari BUMD, BAZNAS, Darul Tauhiid, hingga perusahaan penyedia air.
“Kekurangan atau krisis air ini, terutama untuk kedaruratan dan jangka pendek, betul-betul harus terpenuhi atas koordinasi dari BPBD. Pemerintah daerah bergerak cepat dengan menggandeng BUMD, BAZNAS, Darul Tauhiid, hingga perusahaan penyedia air,” ujar Asep.
Sumur Bor Jadi Solusi Jangka Menengah
Selain penanganan darurat, Pemkab Tasikmalaya juga menyiapkan solusi jangka menengah melalui pembangunan sumur bor berkapasitas besar di setiap kecamatan.
Program tersebut direncanakan masuk dalam skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini. Pemkab juga mendorong sinergi dengan pokok-pokok pikiran (Pokir) dari 50 anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya agar pembangunan sumur bor dapat menjangkau seluruh wilayah rawan kekeringan.
Lokasi pembangunan akan disesuaikan dengan potensi sumber air tanah di masing-masing wilayah sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kewajiban pemerintah adalah memastikan tahun ini tiap kecamatan memiliki sumur bor yang memadai dengan kapasitas diperbesar. Anggap saja satu kecamatan mengalami kekeringan, kebutuhannya sangat besar. Jadi pembangunan tidak boleh setengah-setengah karena anggaran itu sejatinya untuk masyarakat,” kata Asep.
Comment