Offroad Gunung Cikuray Akibatkan Sungai Ciwulan Rusak, Aktivis Lingkungan Desak Kementerian Kehutanan Evaluasi
Berita Tasikmalaya, tasik.id-Beredarnya video dan pemberitaan di media massa mengenai aktifitas pembukaan jalur offroad di wilayah kaki Gunung Cikuray.
Hal ini menjadi sorotan Aktivis Peduli lingkungan bahwasanya menyayangkan karena akan berdampak terhadap pengairan yang berada di wilayah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.
“Kami atas nama perwakilan masyarakat Kota dan kabupaten Tasikmalaya menyayangkan hal tersebut.”Ucap Ally Yapi Koordinator Baresan Incuputu Pangauban Ciwulan Kota/Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (12/7/2025).
Ally mengatakan wilayah tersebut merupakan hulu Sungai Ciwulan yang melintas Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.
Sontak, kata dia, hal tersebut akan menyebabkan dampak yang signifikan terhadap kondisi pengairan di
Kota/Kabupaten Tasikmalaya, baik kebutuhan air bersih maupun kebutuhan air untuk pesawahan dan kolam.
“Seperti yang kita ketahui bahwa kerusakan wilayah hulu Sungai berdampak pada meningkatnya sedimentasi Sungai Ciwulan. Sehingga sedimentasi tersebut dapat menutup saluran-saluran irigasi dan drainase, hal inilah yang menyebabkan banjir di musim hujan.”Ujarnya.
Selain itu, kata Ally, kerusakan hulu Sungai Ciwulan telah berdampak pada rusaknya wilayah tangkapan air dan resapan air. Sehingga Sungai Ciwulan mengalami penurunan debit air yang drastis ketika tidak ada hujan.
“Pembukaan lahan untuk keperluan Offroad ini dilaksanakan di Hutan Lindung yang masih utuh diwilayah hulu Sungai Ciwulan, wilayah tersebut juga merupakan habitat merak hijau dataran tinggi (Vavo Muticus, Linaeus). Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada bulan juli, merak hijau tersebut pada siklus kawan/musim kawin.”Jelasnya.
Beberapa kerugian secara aspek lingkungan atas kegiatan Offroad tersebut maka menuntut :
1. Pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan terhadap pengrusakan hutan tersebut karena diduga telah terjadi pelanggaran hukum.
2. Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kehutanan untuk meninjau dan mengevaluasi tentang perlindungan kawasan yang dilakukan oleh Pemerintah. (*)
