Burhanudin mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada percepatan penyelesaian proyek. Lebih dari itu, setiap pekerjaan harus memenuhi spesifikasi teknis dan standar mutu sehingga infrastruktur yang dibangun memiliki daya tahan jangka panjang.
Ia menilai kualitas jalan harus sebanding dengan beban pembiayaan yang nantinya ditanggung pemerintah daerah melalui pengembalian pinjaman.
“Jangan sampai pinjaman daerahnya belum lunas, tetapi kondisi jalan yang dibangun sudah rusak lagi. Ini tentu sangat disayangkan. Masyarakat harus mendapatkan manfaat pembangunan dalam jangka panjang, bukan hanya menikmati jalan bagus dalam waktu singkat,” ungkapnya.
Untuk itu, ia meminta pengawasan terhadap seluruh tahapan pembangunan dilakukan secara serius, mulai dari proses pengerjaan hingga pemeriksaan hasil akhir proyek.
Pemerintah daerah juga diminta memastikan kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai standar mutu dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
“Uang yang digunakan ini merupakan pinjaman daerah dan nantinya harus dikembalikan. Jadi, kualitas pembangunannya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai masyarakat dan pemerintah daerah justru menanggung kerugian akibat pekerjaan yang tidak maksimal,” tambahnya.
KNPI Kabupaten Tasikmalaya berharap pemerintah daerah menjadikan transparansi pengelolaan pinjaman dan kualitas pembangunan infrastruktur sebagai prioritas.
Dengan demikian, pinjaman daerah sebesar Rp230 miliar kepada PT SMI tidak hanya menghasilkan pembangunan jalan yang bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga dikelola secara bertanggung jawab tanpa menimbulkan persoalan keuangan daerah di kemudian hari.
Comment