“Kami mengapresiasi adanya rencana penyusunan Perwalkot yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Ini merupakan perkembangan yang perlu kita kawal bersama. Harapan kami, pembahasan yang akan dilanjutkan pekan depan dapat berjalan optimal, sehingga Perwalkot ini segera disahkan dan ditargetkan dapat diundangkan pada Januari 2027,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan sosial membutuhkan keseriusan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, DPRD bersama OPD terkait diharapkan terus bersinergi agar proses penyusunan regulasi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan hukum.
KAMMI juga menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pembentukan Perwalkot, mulai dari pembahasan substansi, penyempurnaan materi, hingga tahap pengundangan dan implementasi.
DPRD Minta Regulasi Dikaji Komprehensif
Dukungan terhadap aspirasi KAMMI juga disampaikan anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, Dede SIP, yang merupakan anggota Komisi I.
Ia mengapresiasi kepedulian dan keberanian KAMMI dalam menyuarakan persoalan sosial dan moral di Kota Tasikmalaya.
Menurut Dede, aspirasi tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Kehadiran pemerintah dinilai penting untuk menjaga nilai agama, moralitas, ketahanan keluarga. Serta melindungi generasi muda dari berbagai perilaku berisiko.
“Terkait dorongan pembentukan regulasi daerah, tentu perlu kita kaji secara komprehensif. Dengan landasan hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Ia berharap Kota Tasikmalaya dapat terus memperkuat identitasnya sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai religiusitas. Sekaligus membangun masyarakat yang sehat dan menjaga masa depan generasi muda.
“Kota Tasikmalaya harus menjadi kota yang kuat nilai religiusitasnya, sehat masyarakatnya, dan terjaga masa depan generasi mudanya,” tambahnya.
Melalui audiensi tersebut, KAMMI berharap rencana pembentukan Perwalkot tidak berhenti pada tahap pembahasan. Organisasi mahasiswa itu mendorong agar seluruh pihak terkait mengawal prosesnya hingga regulasi resmi diterbitkan. Dan dapat diimplementasikan secara terkoordinasi serta berkelanjutan.












Comment