– Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pertanahan.
– Integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/RP2B) ke dalam RTRW.
– Percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
– Integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik (MPP).
– Konsolidasi tanah untuk mendukung pembangunan daerah.
– Optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam penyelesaian isu pertanahan dan tata ruang.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga menegaskan komitmennya untuk menjalin kerja sama dengan kementerian terkait dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Comment