Isu ketiga yang diangkat PDPM adalah ekonomi daerah dan kepemudaan. Cecep menyampaikan bahwa angka pengangguran di Kota Tasikmalaya masih tergolong tinggi. Meskipun berdasarkan data 2024–2025 mengalami penurunan sebesar 0,006 persen. Ia menekankan perlunya kebijakan yang lebih berpihak pada pemberdayaan ekonomi pemuda dan UMKM.
Menanggapi hal ini, Yadi Mulyadi menekankan pentingnya perubahan pola pikir. “Kita harus mengubah mindset. Pemuda jangan hanya bercita-cita menjadi pekerja, tapi harus berani menciptakan lapangan pekerjaan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mendapat dukungan penuh dari Undang Syafrudin yang menilai kemandirian ekonomi pemuda menjadi kunci pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Isu keempat yang dibahas adalah PPG Dalam Jabatan (Daljab) dan Lulusan Jabatan (Lujab). PDPM menilai implementasi kebijakan ini masih menyisakan persoalan keadilan bagi guru honorer dan non-ASN.
Selain itu, PDPM juga menyampaikan rencana launching Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pemuda Mandiri sebagai bentuk kontribusi pemuda dalam pendampingan hukum masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Anggota Komisi IV Bagas Suryono dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap peran Muhammadiyah. Ia menyebut, banyak hal yang dapat dipelajari DPRD dari Muhammadiyah, khususnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.
“Bahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini juga berasal dari Muhammadiyah,” ujarnya.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan organisasi kepemudaan. PD Pemuda Muhammadiyah Kota Tasikmalaya menegaskan komitmennya melalui Gerakan Pemuda Mandiri yang mencakup pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.
Sebagai ikhtiar nyata mendorong kemajuan Kota Tasikmalaya, dialog ini diharapkan menjadi langkah awal kerja kolaboratif yang lebih konkret dan berkelanjutan ke depan.
Comment