Berita Tasikmalaya, tasik.id – Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Tasikmalaya menggelar audiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya Komisi IV, Kamis, 15 Januari 2025.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya ini menjadi ruang dialog terbuka antara organisasi kepemudaan dan wakil rakyat dalam membahas berbagai isu strategis daerah, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga penguatan peran pemuda dalam advokasi hukum.
Audiensi tersebut dihadiri delapan orang perwakilan PD Pemuda Muhammadiyah Kota Tasikmalaya dan empat anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya.
Hadir langsung Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Undang Syafrudin, bersama Yadi Mulyadi, Bagas Suryono, dan Dian Kuswardianto. Sejak awal pertemuan, Komisi IV DPRD menyambut baik kedatangan rombongan PDPM dan menyatakan kesiapan untuk mendengarkan serta menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, Cecep Fikri Pajar Purnama, menyampaikan bahwa audiensi ini memiliki lima tujuan utama.
Pertama, silaturahmi dan konsolidasi kepengurusan baru PDPM sebagai bagian dari penguatan organisasi kepemudaan di Kota Tasikmalaya. Menurut Cecep, konsolidasi ini penting agar pemuda dapat menjalankan perannya sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan di tengah dinamika pembangunan daerah.
Isu kedua yang disoroti adalah persoalan pendidikan. Cecep menegaskan bahwa masih terdapat berbagai problem mendasar dalam praktik pendidikan di lapangan, salah satunya terkait kebijakan penilaian dan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
Ia menilai, kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar selaras dengan kondisi riil peserta didik dan kualitas pembelajaran di sekolah, termasuk perhatian terhadap kesejahteraan guru, khususnya guru honorer.
Catatan Serius DPRD Kota Tasikmalaya
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Undang Syafrudin mengaku prihatin. Ia menyebut masih ditemukan kondisi di mana siswa dinyatakan lulus KKM, namun belum sepenuhnya memahami materi pelajaran.
“Ini tentu menjadi catatan serius bagi kami,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV Yadi Mulyadi menyoroti persoalan kurikulum. Ia menilai kurikulum pada satu periode sebelumnya tidak berjalan dengan jelas dan menimbulkan banyak persoalan di lapangan.
Comment