Berita Tasikmalaya, tasik.id – Setelah audiensi dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak membuahkan hasil, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Kota Tasikmalaya kembali melanjutkan perjuangannya melalui aksi unjuk rasa yang digelar pada Jumat siang (30/1/2026).
Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi PMII terhadap kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan. Ketua PC PMII Kota Tasikmalaya, Ilham Ramdani Rahman, menyampaikan bahwa gerakan ini lahir dari kegelisahan mahasiswa terhadap berbagai persoalan mendasar yang dinilai belum ditangani secara serius dan berkelanjutan.
“Atas hasil evaluasi tersebut, PMII se-Kota Tasikmalaya mendesak Wali Kota melalui instansi terkait untuk melakukan tindakan nyata, bukan sekadar wacana,” tegas Ilham.
Dalam aksinya, PMII se-Kota Tasikmalaya menyampaikan 10 tuntutan utama, yakni:
1. Mewujudkan kesejahteraan pendidik, dengan mendesak Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. Agar segera mendorong peningkatan dan standarisasi gaji guru honorer sebagai bentuk apresiasi yang layak terhadap pilar utama peningkatan kualitas SDM.
2. Mengoptimalkan pemulihan korban kekerasan, melalui desakan kepada UPTD PPA Kota Tasikmalaya. Agar memberikan layanan pemulihan yang maksimal, sistematis, dan berkelanjutan, mencakup aspek psikologis, sosial, hingga perlindungan hukum.
3. Mengatasi kesenjangan sosial, dengan mendesak Dinas Sosial Kota Tasikmalaya melakukan validasi ulang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Secara transparan agar bantuan sosial tepat sasaran dan bebas diskriminasi.
4. Menuntaskan persoalan lingkungan hidup, dengan mendesak Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya mereformasi tata kelola sampah. Berbasis pengurangan dari sumber serta memperketat pengawasan terhadap pencemaran limbah industri.
5. Memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan, dengan mendesak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan menghentikan alih fungsi lahan. Melalui penguatan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi melindungi kesejahteraan petani lokal.
Comment