Oleh: Nana Sumarna, S.E., M.M (Kader PKB)
Tasikmalaya – Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Jawa Barat yang digelar hari ini di Bandung bukan sekadar agenda rutin organisasi. Muswil adalah forum strategis untuk mengevaluasi kinerja lima tahun kepemimpinan, sekaligus menentukan arah masa depan. Dalam proses penilaian tersebut, satu nama kembali mencuat dengan rekam jejak yang sulit disangkal: Syaiful Huda
Dengan portofolio kinerja yang terbukti di legislatif maupun dalam pengelolaan organisasi. Wacana untuk kembali mempercayakan tampuk kepemimpinan DPW PKB Jabar kepada Kang Syaiful bukanlah sekadar preferensi emosional. Melainkan keputusan rasional berdasarkan capaian nyata.
Prestasi Elektoral: Bukti Kepemimpinan Efektif
Di bawah kepemimpinan Syaiful Huda, PKB Jawa Barat mencatat tren elektoral yang meningkat signifikan. Pada Pemilu 2024, PKB secara nasional meraih 13,2% suara, tertinggi sepanjang sejarah partai. Kenaikan ini tidak lepas dari kerja-kerja konsolidasi yang kuat di Jawa Barat—basis penting yang digarap efektif oleh DPW.
Modal elektoral ini bukan hanya prestasi, tetapi juga energi politik yang perlu dijaga kesinambungannya.
Karya Nyata yang Menyentuh Akar Rumput
Sebagai anggota DPR RI, Kang Huda menunjukkan konsistensi dalam memperjuangkan isu riil masyarakat. Ia menyoroti beban hidup warga, termasuk biaya transportasi warga Bekasi yang mencapai Rp1,9 juta per bulan, sekaligus mendorong perbaikan kebijakan transportasi publik.
Tidak hanya berwacana, Kang Huda turun langsung dalam kegiatan sosial—mulai dari gotong royong merenovasi rumah tidak layak huni di Bojongloa Kaler hingga berkolaborasi dengan KSP dan Kementerian PUPR. Ia hadir, bekerja, dan memastikan kebijakan berkelindan dengan kebutuhan masyarakat.
Visi Kebijakan Progresif dan Berpihak pada Masa Depan
Syaiful Huda merupakan penggagas RUU Perlindungan Pekerja, sebuah langkah visioner di tengah perubahan lanskap ekonomi digital. Regulasi ini diperlukan untuk melindungi jutaan pekerja baru seperti driver online dan kreator digital yang selama ini minim payung hukum.
Di tingkat regional, ia konsisten mendorong optimalisasi proyek strategis seperti Bandara Kertajati dan Waduk Jatigede, agar keberadaannya benar-benar memberi manfaat ekonomi, bukan sekadar menjadi proyek besar tanpa dampak nyata.
Comment