Berita Tasikmalaya, tasik.id – Penguatan regulasi untuk menangani persoalan perilaku seksual berisiko di Kota Tasikmalaya mulai didorong melalui kolaborasi organisasi mahasiswa dan pemerintah daerah.
Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Tasikmalaya meminta Pemerintah Kota Tasikmalaya segera menghadirkan payung hukum yang mengatur upaya pencegahan, edukasi. Serta penanganan persoalan tersebut.
Baca Juga : Kasus HIV/AIDS Kota Tasikmalaya Didominasi 80% Laki-laki Usia Produktif
Dorongan itu disampaikan dalam audiensi PD KAMMI Tasikmalaya bersama DPRD Kota Tasikmalaya dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam pertemuan tersebut, KAMMI mengusulkan pembentukan Peraturan Wali Kota (Perwalkot), sekaligus mendorong penguatan regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) sebagai landasan kebijakan pemerintah dalam merespons persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
Audiensi dihadiri unsur pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, serta perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).
Delegasi KAMMI dipimpin langsung Ketua Umum PD KAMMI Tasikmalaya, Muhammad Syafiq Majdi. Ia menyampaikan pentingnya regulasi yang memiliki arah kebijakan jelas, terukur, dan melibatkan lintas sektor, mulai dari aspek kesehatan, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, hingga pendampingan sosial.
Dinas Kesehatan Siapkan Penyusunan Perwalkot
Salah satu perkembangan penting dalam audiensi tersebut disampaikan perwakilan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Dinas Kesehatan menyatakan tengah mempersiapkan penyusunan Peraturan Wali Kota yang berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian perilaku seksual berisiko.
Pembahasan substansi regulasi tersebut rencananya akan dilanjutkan melalui forum lanjutan pada pekan depan. Forum itu diharapkan menjadi ruang untuk menghimpun berbagai masukan dan menyempurnakan materi muatan Perwalkot dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.
KAMMI berharap regulasi tersebut tidak hanya berorientasi pada penanganan, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi kesehatan, penguatan ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta keterlibatan masyarakat.
Berdasarkan penyampaian dalam audiensi, Perwalkot tersebut ditargetkan dapat diundangkan pada Januari 2027.
Ketua Umum PD KAMMI Tasikmalaya, Muhammad Syafiq Majdi, mengapresiasi rencana Dinas Kesehatan yang mulai mempersiapkan penyusunan regulasi tersebut.












Comment