Berita Tasikmalaya, tasik.id – Pinjaman daerah sebesar Rp230 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tasikmalaya menjadi perhatian kalangan pemuda. DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tasikmalaya meminta pemerintah daerah membuka secara transparan skema pengembalian pinjaman tersebut kepada masyarakat.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Burhanudin Muslim, menilai keterbukaan informasi mengenai mekanisme pembayaran pinjaman sangat penting. Terlebih, pinjaman tersebut menjadi kewajiban keuangan daerah yang harus diselesaikan dalam jangka waktu beberapa tahun.
Menurut Burhanudin, masyarakat berhak mengetahui secara jelas sumber anggaran yang digunakan untuk membayar cicilan, tahapan pengembalian, hingga kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan.
Ia mengatakan, pembangunan jalan melalui skema pinjaman daerah memang diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, manfaat pembangunan tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Pemkab Tasikmalaya harus membuka secara transparan skema pembayaran pinjaman daerah ini. Masyarakat perlu tahu seperti apa mekanisme pembayarannya, sumber anggarannya dari mana, dan bagaimana tahapan pengembaliannya. Jadi, semuanya jelas dan tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Burhanudin juga meminta pemerintah daerah memberikan kepastian mengenai pembayaran tahap pertama yang harus direalisasikan pada tahun ini.
Menurutnya, informasi terkait kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran perlu disampaikan secara terbuka. Hal tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan pembayaran pinjaman, termasuk kepastian cicilan setiap tahunnya.
“Pembayaran di setiap tahun pun juga harus jelas. Apakah bisa terbayar atau tidak, pemerintah daerah harus menyampaikan secara terbuka. Ini menyangkut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui pembangunan jalannya, tetapi tidak mengetahui bagaimana kewajiban pinjamannya dibayar,” tegasnya.
KNPI Soroti Kualitas Pembangunan Jalan
Selain transparansi pembayaran, KNPI Kabupaten Tasikmalaya turut menyoroti kualitas pekerjaan infrastruktur yang dibiayai melalui pinjaman tersebut.
Comment