Berita Tasikmalaya, tasik.id – Peresmian Shelter Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Dadaha Kota Tasikmalaya, Rabu (7/10/2026), awalnya berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan.
Namun, suasana tersebut mendadak berubah tegang ketika Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, menyampaikan sambutan. Diky meluapkan kekecewaannya terhadap sikap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menurutnya tidak merespons undangan untuk menghadiri pembukaan shelter tersebut.
Diky bahkan mengaku harus menunda agenda ke Jakarta demi menghadiri kegiatan yang melibatkan para PKL tersebut.
“Saya hari ini ada undangan ke Pemkot DKI yang akan memberi hibah kendaraan ke Pemkot Tasik, termasuk juga ada undangan ke DPD RI. Sehingga, saya coba disposisikan ke pejabat lain. Tapi, tidak ada satupun pejabat yang mau datang ke Shelter PKL ini. Bae we lah, urang nu datang sorangan!” kata Diky dengan nada kesal.
Menurut Diky, persoalan tersebut membuat dirinya emosi sejak malam sebelum kegiatan. Ia mempertanyakan pola kerja di lingkungan Pemkot Tasikmalaya ketika sebuah agenda telah didisposisikan, tetapi tidak ada pejabat yang bersedia mewakili.
Padahal, kata dia, agenda di Jakarta juga cukup penting. Diky dijadwalkan menghadiri undangan pada pukul 14.00 WIB. Namun, keberangkatannya terpaksa ditunda karena memilih hadir dalam pembukaan Shelter PKL Dadaha.
“Saya semalam sempat emosi. Karena tidak ada yang mau datang ke shelter PKL ini, akhirnya saya yang harus datang. Risikonya, berangkat ke Jakarta harus diundur waktunya. Padahal, undangannya pukul 14.00 WIB saya sudah harus berada di Jakarta,” ujarnya.
Diky Tetap Datang Meski Sempat Disarankan Tidak Hadir
Kekecewaan Diky semakin memuncak karena ia mengaku sempat mendapat saran dari pejabat tertentu agar dirinya tidak perlu datang ke shelter tersebut.
Namun, Diky memilih tetap hadir. Baginya, keberadaan para PKL di Shelter Dadaha tidak bisa dipandang sebelah mata karena mereka merupakan bagian dari masyarakat Kota Tasikmalaya yang membutuhkan perhatian dan komunikasi dari pemerintah.
“Jangan termakan oleh asumsi. Tapi ajaklah PKL duduk bersama, jalin komunikasi,” tegasnya.
Diky menilai, persoalan penataan PKL seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi penertiban atau kebijakan administratif. Pemerintah juga perlu membuka ruang komunikasi dengan para pedagang agar kebijakan yang diterapkan dapat dipahami dan dijalankan bersama.
Comment