“Pemerintah harus turun, bersama HIPPATAS, warga pasar, dan UPTD. Mari kita musyawarahkan dalam waktu cepat, harus ada solusi. Seribu kios kosong, sementara pedagang menumpuk di depan. Bukan untuk mematikan PKL, tapi menempatkan mereka pada porsi yang layak sesuai regulasi,” ujarnya.
KH Miftah menilai, jika negara benar-benar turun tangan, persoalan pasar bisa diselesaikan. Ia mencontohkan sejumlah daerah lain yang berhasil menata pasar setelah pemerintah hadir secara serius.
Pasar Cikuburuk harus Segera Ditata
KH Miftah Fauzi bersama Hippatas seusai peringatan Isra Mi’raj rabu (14/1/2026)
“Saya melihat ada pembiaran dan ketidakpastian. Kalau masih macet, saya siap turun gunung membela masyarakat pasar. Ini bukan hanya untuk Cikurubuk, tapi semua pasar harus ditata sesuai regulasi. Namun prioritas utama adalah Pasar Cikurubuk karena ini wajah Tasikmalaya,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua HIPPATAS Ahmad Jahid menyoroti kebijakan retribusi pasar yang dinilai memberatkan pedagang. Ia menyebut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak sejalan dengan kondisi ekonomi saat ini.
“Daya beli masyarakat turun, tapi tarif retribusi justru naik. Penataan pasar juga belum menyeluruh. Kami minta tolong, berlakukan kembali tarif yang lama,” kata Ahmad.
Menurutnya, pemerintah seharusnya membenahi pasar terlebih dahulu sebelum menaikkan tarif. “Kalau pasarnya sudah beres, rapi, pembeli ramai, tarif naik pun tidak akan jadi masalah,” pungkasnya.(iqbal)
Comment