Aspek ini dinilai sebagai tantangan terberat sekaligus terpenting, yakni perubahan pola pikir (mindset) anggota kepolisian dari mentalitas “penguasa” menjadi “pelayan” masyarakat.
Kritik Kultur Militerisme dan Tindakan Represif
Dalam diskusi tersebut, peserta juga menyoroti masih kuatnya kultur militerisme yang dinilai melekat dalam tubuh kepolisian. Kultur ini dianggap menjadi salah satu akar persoalan munculnya tindakan intimidasi maupun kekerasan dalam interaksi aparat dengan warga.
Perwakilan PMII dalam pernyataan sikapnya menyampaikan bahwa perbaikan citra kepolisian harus dimulai dari pembenahan internal, bukan sekadar menyalahkan perilaku masyarakat.
“Institusi tidak boleh hanya fokus pada kesalahan masyarakat, sementara pelanggaran di internal kerap dinormalisasi dengan dalih perilaku ‘oknum’,” tegasnya.
Menurut mereka, kasus-kasus kekerasan yang berulang menunjukkan adanya persoalan sistemik yang harus segera diputus. Kepolisian perlu dikembalikan sepenuhnya pada fungsi dasarnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, bukan alat represif.
Reformasi dari Hulu: Benahi Sistem Rekrutmen
Sebagai solusi jangka panjang, PC PMII Kota Tasikmalaya mendorong perombakan total sistem perekrutan anggota kepolisian. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan calon anggota Polri memiliki standar humanisme tinggi serta memahami tugas sipil secara profesional.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah agar tidak abai dan bersikap lebih tegas terhadap pembenahan institusi kepolisian, demi menjaga dan memulihkan kepercayaan publik.
Diskusi publik yang diakhiri dengan buka puasa bersama tersebut menegaskan komitmen mahasiswa untuk terus mengawal agenda reformasi institusi penegak hukum. Demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih manusiawi, transparan, dan berintegritas di Kota Tasikmalaya.
Comment