Hal senada disampaikan Kepala UPTD PPA Kabupaten Tasikmalaya, Carmono. Ia mengaku bangga dengan langkah Polri tersebut dan berharap struktur serupa dapat segera hadir di Polres Tasikmalaya guna mempercepat koordinasi lintas lembaga.
“Koordinasi dengan Polres, KPAID, hingga Disnaker sangat penting agar penanganan kasus bisa lebih cepat dan dekat dengan masyarakat,” tuturnya.
Dari sektor ketenagakerjaan, kehadiran satuan khusus PPA-TPPO diharapkan mampu menekan angka Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang kerap menjadi korban perdagangan orang. Sekdis DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya, Omay Rusmana, menyambut baik kebijakan tersebut.
“Banyak PMI ilegal yang menjadi korban TPPO, ini sangat merugikan individu, negara, dan daerah. Kami berharap ke depan satuan khusus ini juga dapat segera dibentuk di Kabupaten Tasikmalaya,” jelasnya.
Peluncuran Direktorat PPA-TPPO ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tasikmalaya untuk memperkuat sinergi. Dengan adanya wadah khusus tersebut, diharapkan tidak ada lagi hambatan birokrasi dalam pelaporan dan penanganan kasus. Sehingga korban memperoleh perlindungan hukum dan keadilan secara maksimal.
Langkah Polri ini sekaligus menjadi sinyal tegas bagi para pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak, serta sindikat perdagangan orang. Bahwa ruang gerak mereka semakin sempit dengan hadirnya satuan yang lebih fokus, profesional, dan berdedikasi. ***
Comment