Berita Tasikmalaya, tasik.id — Isu diskriminasi terhadap guru honorer madrasah kembali mencuat di Kota Tasikmalaya. Kali ini, sorotan datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Habib Qasim Nurwahab, yang menilai Pemkot terkesan tidak memberikan perhatian yang adil kepada para tenaga pendidik madrasah.
Habib menegaskan, guru honorer madrasah juga memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Namun, mereka sering kali diperlakukan berbeda dengan guru honorer sekolah umum yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan.
“Kalau pendidikan untuk semua, maka tidak boleh ada diskriminasi terhadap guru honorer. Kenapa guru madrasah tidak difasilitasi bertemu langsung dengan BKN, sementara yang lain bisa?” ujar Habib anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, saat menghadiri kegiatan Musancab DPAC PKB Kota Tasikmalaya di Jalan Letjen Mashudi, Sabtu (4/10/2025).
Guru Madrasah Sampaikan Aspirasi ke DPRD
Sebelumnya, ratusan guru madrasah yang tergabung dalam Persatuan Guru Madrasah (PGM) Kota Tasikmalaya melakukan aksi damai di DPRD Kota Tasikmalaya. Mereka menuntut kejelasan nasib status kepegawaian serta kesempatan yang sama dalam proses rekrutmen ASN.
Menurut Habib, perjuangan guru madrasah ini adalah hal wajar dan harus didukung. Namun ia menyayangkan sikap Pemkot yang terkesan melepas tangan dan tidak memberikan fasilitas agar mereka bisa menyampaikan aspirasi langsung ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dua Langkah Konkret DPRD
Sebagai bentuk tanggung jawab, Habib menjelaskan ada dua langkah strategis yang akan dilakukan DPRD untuk memperjuangkan aspirasi guru honorer madrasah:
1. Melayangkan surat ke DPR RI
Pada 9 Oktober mendatang, DPRD Kota Tasikmalaya akan mengirimkan surat resmi kepada Sekretariat Jenderal DPR RI agar persoalan ini mendapat perhatian serius di tingkat pusat.
Comment