Berita Tasikmalaya, tasik.id – Alokasi anggaran pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di RSUD KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya mendadak menjadi sorotan publik. Pasalnya, berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP Tahun 2026, nilai kontrak pengelolaan limbah medis tercatat lebih besar dibandingkan anggaran belanja obat rumah sakit.
Dalam data SIRUP tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya menganggarkan Rp1.224.000.000 untuk Belanja Jasa Pengelolaan Limbah B3. Sementara itu, Belanja Obat Rumah Sakit yang tercantum hanya sebesar Rp600.000.000. Ketimpangan angka ini memicu pertanyaan publik, mengapa biaya pengelolaan limbah medis justru lebih besar dibandingkan pengadaan obat bagi pasien.
Menanggapi polemik tersebut, manajemen RSUD KHZ Musthafa akhirnya angkat bicara. Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan RSUD KHZ Musthafa, dr. Sudaryan, didampingi Kepala Seksi Penunjang Non-Klinik, Vinna Puspitawati, menegaskan bahwa data belanja obat yang tercantum di SIRUP tidak mencerminkan keseluruhan anggaran obat rumah sakit.
“Angka Rp600 juta yang muncul di aplikasi SIRUP itu hanya menggambarkan pengadaan obat melalui metode E-Purchasing untuk kategori tertentu. Seperti obat saraf, jantung, dan penyakit kejiwaan. Itu bukan total belanja obat RSUD,” jelas dr. Sudaryan.
Kunjungan 11 ribu orang/bulan
Ia mengungkapkan, dengan jumlah kunjungan pasien mencapai sekitar 11.000 orang per bulan, kebutuhan obat di RSUD KHZ Musthafa sangat besar. Untuk memenuhinya, rumah sakit menggunakan dua metode pengadaan.
Pertama, E-Purchasing, yang diperuntukkan bagi jenis obat tertentu sesuai e-katalog. Kedua, Pengadaan Langsung, yang dilakukan untuk menjamin kecepatan dan ketersediaan stok obat. Nilai pengadaan melalui metode kedua ini justru jauh lebih besar, dengan rata-rata mencapai Rp3 miliar per bulan.
“Jika dihitung secara keseluruhan, anggaran obat nilainya berkali-kali lipat dibandingkan anggaran pengelolaan limbah. Kami tetap berpedoman pada harga e-katalog agar sesuai aturan dan tetap kompetitif,” tambahnya.
Sementara itu, terkait besarnya anggaran pengelolaan limbah B3 yang menembus angka lebih dari satu miliar rupiah, Vinna Puspitawati menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil proyeksi volume limbah medis yang dihasilkan rumah sakit setiap tahun.
Comment