Berita Tasikmalaya, tasik.id – Roda kepemimpinan Kota Tasikmalaya selama satu tahun terakhir dinilai masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam tata kelola birokrasi. Sorotan itu disampaikan Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya, Dhany Tardiwan Noor, S.IP.
Ia menilai, sejumlah isu strategis di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya progresnya kerap tidak berjalan maksimal. Bahkan, dalam beberapa waktu terakhir, muncul kritik dari berbagai elemen masyarakat yang mempertanyakan kinerja Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan.
Dhany juga menyinggung adanya miskomunikasi antar pimpinan yang disampaikan melalui ajudan atau sekretaris pribadi. Kondisi itu semakin kompleks ketika agenda Wali Kota dikabarkan sempat dialihkan kepada Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra. Sehingga sejumlah kegiatan menumpuk pada waktu yang bersamaan.
“Pertanyaannya, apakah permasalahan ini ada di pimpinan atau justru di SKPD, Prokopim, dan Dinas teknis lainnya. Apa sistemnya?” ujarnya.
Bagaimana Peran Sekda?
Menurutnya, persoalan yang terjadi kerap terpusat pada figur pimpinan. Padahal, jalannya pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, melainkan juga oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) serta peran Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator birokrasi.
Dhany menyoroti adanya satu rumpun atau kelompok ASN yang dinilai cukup dominan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dominasi tersebut terlihat di sejumlah perangkat daerah, mulai dari BKPSDM, Disporabudpar, Diskumk Perindag, Satpol PP, Disnaker, Setwan, Bapenda, Disdik, Dishub, Asda 1, Asda 3, hingga Kesbangpol.
Comment