Produk DPRD ‘Biang Kerok’ Polemik Konser Musik, PMII Soroti Perda Tata Nilai

Berita Tasikmalaya, tasik.id – Polemik pelarangan konser musik di Kota Tasikmalaya terus menuai sorotan. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya menegaskan, akar persoalan kebebasan berekspresi ini bukan semata tanggung jawab Wali Kota. Melainkan produk kebijakan DPRD berupa Perda Tata Nilai yang dinilai ketinggalan zaman dan tidak berpihak pada ruang kreatif orang muda.

Ketua Cabang PMII Kota Tasikmalaya, Ardiana Nugraha, menyampaikan kritik keras terhadap sikap sebagian legislator yang justru cenderung melempar tanggung jawab kepada Wali Kota dalam kisruh izin kegiatan musik.

“Jangan seolah-olah semua kesalahan ditimpakan ke Wali Kota. DPRD harus jujur mengakui bahwa sumber masalah ini adalah Perda Tata Nilai yang mereka buat dan sahkan sendiri. Inilah biang kerok pembatasan kebebasan berekspresi, termasuk konser musik,” kata Ardiana, Senin, (14/07/2025).

Menurut Ardiana, perda tersebut menciptakan ruang tafsir yang luas dan membuka peluang diskriminasi terhadap kegiatan seni. Konser musik, yang semestinya menjadi bagian dari dinamika kebudayaan dan ekonomi kreatif, justru kerap dibatasi dengan dalih norma dan nilai tanpa ukuran yang jelas.

“Orang muda, musisi, dan pelaku seni jadi korban. Aturan ini bukan hanya membatasi ruang ekspresi, tapi juga mematikan potensi kreatifitas dan rezeki banyak orang,” tegasnya.

PMII mendesak DPRD Kota Tasikmalaya untuk tidak lepas tangan dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Perda Tata Nilai. Ardiana menilai revisi perda adalah langkah yang mendesak agar kebebasan berekspresi bisa dijamin tanpa harus berbenturan dengan tafsir sepihak yang tidak relevan dengan perkembangan zaman.

“Kalau DPRD konsisten mengaku berpihak pada rakyat, jangan hanya duduk di kursi legislatif lalu melempar masalah ke eksekutif. Produk peraturan daerah itu tanggung jawab moral dan politik DPRD,” pungkas Ardiana.(iqbal)