News
Home » Berita » Sapa Warga Berbasis Budaya, H. Uden Dida Efendi Dorong Aspirasi Masyarakat Tasikmalaya Dikawal hingga Terrealisasi

Sapa Warga Berbasis Budaya, H. Uden Dida Efendi Dorong Aspirasi Masyarakat Tasikmalaya Dikawal hingga Terrealisasi

Berita Tasikmalaya, tasik.id – Mendengar langsung persoalan masyarakat dan memastikan aspirasi mereka mendapat perhatian pemerintah menjadi salah satu komitmen Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 15 Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, H. Uden Dida Efendi, S.Ap.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui program Sapa Warga Berbasis Budaya. Sebuah inisiatif yang dirancang untuk memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat sekaligus membuka ruang penyampaian aspirasi secara berkelanjutan.

H. Uden menegaskan, Sapa Warga tidak boleh sekadar menjadi agenda kunjungan atau kegiatan seremonial. Lebih dari itu, program tersebut harus menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan, kebutuhan. Serta harapan terhadap pembangunan daerah.

“Sejak awal, kami ingin memastikan bahwa kehadiran wakil rakyat benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya mengenal wakilnya pada saat momentum politik. Tetapi setelah itu kehilangan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Melalui Sapa Warga, kami ingin membangun komunikasi yang berkelanjutan,” ungkap H. Uden.

Jangkau Masyarakat Kota dan Kabupaten Tasikmalaya

Program Sapa Warga Berbasis Budaya mulai dilaksanakan pada 18 Oktober 2025. Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, menjadi salah satu wilayah awal pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pasien Meninggal Usai Dirawat di RSUD KHZ Musthafa, Manajemen Siapkan Audit Medis

Seiring berjalannya waktu, program ini terus didorong agar menjangkau berbagai wilayah di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam setiap pertemuan, H. Uden berupaya menyerap aspirasi sekaligus mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Berbagai isu yang muncul di antaranya pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, hingga persoalan sosial kemasyarakatan.

Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, penentuan prioritas pembangunan harus didasarkan pada kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar asumsi.

“Setiap wilayah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, kami tidak ingin membuat kebijakan hanya berdasarkan asumsi. Kami perlu turun langsung, mendengar masyarakat, melihat kondisi lapangan. Kemudian memperjuangkan apa yang memang menjadi kebutuhan prioritas mereka,” jelasnya.

Aspirasi Masyarakat Harus Dikawal hingga Ada Tindak Lanjut

H. Uden menilai keberhasilan program Sapa Warga tidak bisa hanya diukur dari banyaknya kegiatan atau jumlah masyarakat yang ditemui. Hal terpenting adalah sejauh mana aspirasi yang disampaikan dapat dikawal dan ditindaklanjuti.

Semarak ASC 2026, Lomba Kreasi Sop Buah Pererat Kebersamaan Orang Tua dan Sekolah

Sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, ia memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi legislasi, penganggaran. Dan pengawasan sesuai kewenangan lembaga legislatif.

Karena itu, setiap aspirasi masyarakat perlu dipetakan berdasarkan skala prioritas serta kewenangan pemerintahan. Dengan demikian, persoalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dapat diperjuangkan melalui mekanisme yang tepat. Begitu pula persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten maupun kota.

“Jangan sampai masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya, tetapi tidak pernah mengetahui bagaimana tindak lanjutnya. Kami ingin membangun pola komunikasi yang lebih transparan. Mana yang menjadi kewenangan provinsi, mana yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota. Semuanya harus dipetakan dan dikawal melalui mekanisme yang tepat,” tegasnya.

Pages: 1 2

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!