“Dari data yang saya baca, masih ada beberapa dinas yang belum menemui audiensi. Akhirnya, semua laporan menumpuk ke Pemkot. Padahal kalau masalah bisa diselesaikan di bawah, di tingkat kelurahan atau kecamatan, tentu akan lebih baik,” jelasnya.
Menurutnya, hal tersebut menandakan bahwa pola komunikasi dan sistem koordinasi antarwilayah perlu dibenahi.
Wawali Kota Soroti Lemah Koordinasi Antar Wilayah
“Kalau semuanya harus ke Wali Kota, kasihan. Buat apa ada dinas, kecamatan, dan kelurahan kalau semua masalah tetap bertumpuk di atas?” tegas Diky.
Ia berharap, setiap permasalahan di lapangan dapat terlebih dahulu diselesaikan di tingkat bawah melalui koordinasi antara lurah, camat, dan dinas terkait sebelum akhirnya naik ke pimpinan kota.
“Kalau ada masalah di kelurahan, lurah dulu yang lapor ke camat. Camat kemudian koordinasi ke dinas, baru kalau perlu ke Wali Kota. Jadi ada alur dan tanggung jawab yang jelas,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Kang Diky menegaskan pentingnya menjaga kebersamaan di tubuh Pemkot agar tidak terjadi perpecahan yang bisa menghambat kinerja.
“Yang dikhawatirkan itu polarisasi. Saya melihat ada kemungkinan seperti itu, Tapi Insyallah, selama pimpinannya benar saya berhuznudzon tujuannya juga benar, polarisasi tidak akan ada,” tandasnya.
Comment